Postingan

Menampilkan postingan dengan label Gayus Lumbuun

Naik pitam saat dibilang tidak transparan mengelola anggaran MA oleh Gayus Lumbuun

Niat baik hakim agung Prof Gayus Lumbuun untuk mengajak institusi Mahkamah Agung (MA) transparan dan terbuka malah berbuah pengusiran oleh pimpinan MA. Tidak hanya itu, Sekretaris MA juga melabrak Gayus, meski gagal karena Gayus tidak ada di ruang kerja. "Hal-hal yang saya sampaikan kepada publik akhir-akhir ini semata-mata untuk menyampaikan keadaan di dalam MA yang selama ini terkesan tertutup," kata Gayus saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (26/10/2012). Selain akan diusir oleh Ketua Muda MA bidang Pidana Khusus, Djoko Sarwoko, Sekretaris MA Nurhadi juga melabrak Gayus. Tidak hanya itu, ternyata Nurhadi juga mengancam para hakim agung lainnya jika banyak omong ke publik. "Ada hakim agung yang didatangi Nurhadi dan Nurhadi bilang 'jadi hakim agung jangan banyak omong. Kalau banyak omong akan saya pindahkan ke ruang yang lama. Kan sekarang sudah ada ruang baru dan ada makan siang'. Hal ini Nurhadi sampaikan ke seorang hakim agung usai ziarah di Makam Taman P...

Apa kata Gayus Lumbuun

JAKARTA KOMPAS.com Hakim Agung Topane Gayus Lumbuun meminta Mahkamah Agung (MA) dan pejabat MA harus terbuka dan peduli dengan kondisi rakyat. MA harus mendengarkan masukan dari masyarakat, termasuk dari internal, jika sampai kini masih dirasakan tertutup dan sejumlah pejabat bermewah-mewah. "Oleh karena itu, saya heran dengan pernyataan seorang Ketua Muda MA yang akan memanggil saya dan menjatuhkan sanksi, kalau saya masih bicara tentang perlunya transparansi di MA," kata Gayus di Jakarta, Sabtu (26/10/2012). Gayus juga memprihatinkan suasana kemewahan yang berkembang di MA. Bahkan, ruang kerja Sekrataris MA diduga memakai meja kerja seharga Rp 1 miliar. "Sekalipun disebutkan meja kerja itu dibeli dengan uang pribadi, dari usaha burung walet, tetapi itu kurang pantas," kata Guru Besar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta itu. Apalagi, secara etika, seorang pejabat negara atau pegawai negeri sipil tak pantas berbisnis. B...