Blog

Semasa kepemimpinan Ahok, maka kita semua terbuka lebar mengenai banyak hal. Yang pertama adalah dana CSR yang dulu sepertinya kurang disorot, tapi Ahok memanfaatkan dengan sangat maksimal sehingga hasilnya dapat dilihat dari banyaknya RPTRA yang dibangun tanpa APBD DKI Jakarta sama sekali alias nol. Ini berarti penghematan yang sangat luar biasa. Dengan modal sekecil-kecilnya ahok mampu membangun dengan maksimal. Yang kedua adalah Ahok membongkar dana siluman yang jumlahnya belasan triliunan yang salah satunya digunakan untuk membeli UPS yang harganya lebih mahal dari rumah mewah. Sekali lagi, tanpa Ahok mata kita selama ini selalu tertutup rapat mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Kembali lagi ke CSR, efek sampingnya adalah penghematan APBD. Tapi apresiasi ini malah dibalas dengan kritikan tidak berdasar karena serapan APBD DKI Jakarta mencapai sekitar 60% (lebih kurang) saja. Dan lucunya, ini dianggap beberapa orang (yang entah lugu atau tidak tahu) sebagai tanda banyak proyek ...

Merdeka.com - Salah satu agenda pembangunan ekonomi pasangan Capres Prabowo - Hatta disorot dengan tajam oleh Analis Ekonomi dari IRAI (Independent Research and Advisory Indonesia), Lin Che Wei. Che Wei yang juga pernah menjadi CEO Danareksa mengatakan bahwa salah satu program pasangan ini akan sulit untuk dilaksanakan, bahkan bisa mengancam stabilitas perekonomian nasional. Che Wei menjelaskan dengan rinci mengenai program-program yang dinilainya tidak realistis. Misalnya program utang Indonesia nol persen tahun 2019 yang ada dalam visi dan misi Prabowo - Hatta . Menurut dia, program ini sangat lucu karena tahun 2019 jelas-jelas sudah ada pemerintahan baru pengganti pemerintahan terpilih tahun 2014-2019. Jadi menurut dia, apabila Prabowo - Hatta terpilih, pemerintahannya masih boleh utang, tetapi pemerintahan selanjutnya tidak boleh utang. "Ini paling lucu, akan mengurangi utang dengan target nol persen tahun 2019. Lah, tahun 2019 mereka sudah tidak lagi menjabat. Artinya, ...

Kepala Humas PN Jakarta Selatan, Samiaji, mengatakan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Permohonan itu dikabulkan Hakim Ketua Majelis Suprapto berdasarkan salinan putusan Nomor 156/Sal/Put/2013 tertanggal 25 September 2013. Samiaji mengungkapkan hakim majelis menghukum tergugat I, Direktur Utama PT BRi (Persero) Tbk dan tergugat II, Pimpinan Wilayah BRI/Kantor Wilayah 2 Jakarta. "Karena melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi RD sebagai nasabah," ujar Samiaji, Rabu 2 Oktober 2013. Dalam putusan tersebut, kata dia, pihak BRI diwajibkan membayar ganti rugi materil secara tunai kepada RD sebagai penggugat sebesar Rp31.860.000.000 sejak perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. "Majelis hakim juga memerintahkan pihak BRI membayar ganti rugi imateril secara tunai kepada RD sebesar Rp5 miliar," katanya. Selain itu, pihak BRI harus menunda pelaksanaan proses kredit termasuk pembayaran angsuran, bunga dan segala yang berkaita...