BEM Tolak RUU Tipikor Versi Pemerintah

Oleh -
Sabtu, 1 Agustus 2009 | 21:42 WIB
SAMARINDA, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menolak Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi versi pemerintah. RUU itu dinilai menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Demikian salah satu isi konferensi pers seusai Rapat Kerja Nasional BEM SI di Kompleks Stadion Madya Sempaja, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (1/8) malam. "Ada pelemahan sistematis terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Presiden BEM Institut Pertanian Bogor Wahyu Suranto sekaligus Koordinatos Pusat BEM SI.
Presiden BEM Universitas Padjajaran, Bandung, Mei Susanto mengatakan, RUU versi pemerintah patut ditolak sebab salah satu isinya tidak menghukum pelaku korupsi dengan nilai kurang dari Rp 25 juta. RUU itu juga melarang penyadapan sebagai upaya untuk menggali informasi soal korupsi. BEM sepakat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga hanya bisa diberantas dengan cara-cara yang luas biasa.
"Pelarangan penyadapan jelas menghalangi KPK melakukan cara-cara luar biasa," katanya. RUU versi pemerintah juga dinilai mengebiri KPK sebagai lembaga yang masih dipercaya rakyat untuk memberantas korupsi dan koruptor. "Pelemahan terhadap KPK dalam RUU versi pemerintah ialah tidak dibolehkannya KPK melaksanakan penuntutan," kata Mei Susanto.
Presiden BEM Universitas Gadjah Mada Qadaruddin mengatakan, RUU Tipikor versi masyarakat yang isinya bertolak belakang dengan versi pemerintah terus didorong agar disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. "Kami mendorong agar pembahasan RUU Tipikor versi rakyat segera disahkan agar RUU Pengadilan Tipikor juga bisa segera disahkan," kata Qadaruddin.
BEM sepakat bakal terus memantau pembahasan RUU Tipikor sehingga UU nantinya bukan versi pemerintah. BEM berjanji siap menongkrongi DPR untuk memantau pembahasan RUU Tipikor.
"Kami siap berdemontrasi terus menerus sebagai tekanan kepada DPR," kata Wahyu Suranto.




KPK :
Dipertanyakan Draf RUU Tipikor versi pemerintah itu menggugah munculnya pertanyaan bagaimana mungkin pemberantasan korup­si akan efektif jika Pengadilan Tipikor dan KPK digerogoti. Pertanyaan itu muncul karena RUU Pengadilan Tipikor belum juga rampung padahal tenggat sampai 19 Desernber 2009. Kini muncul lagi RUU Tipikor yang mempreteli kewenangan KPK.
http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=3209

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/08/01/2142098/bem.tolak..ruu.tipikor.versi.pemerintah.

Postingan populer dari blog ini

Sekring / Sikring atau fuse 100 amp Honda CRV putus

Oleh -
Gambar
Barusan saya mengalami masalah saat akan pulang kerumah. Dasar...karena memang pehobi otomotive maka pada saat mengalami problem mencoba usaha sendiri. Permasalahan: Akibat tidak bisa starter karena accu (aki) atau baterai lemah atau rusak Tindakan selanjutnya memancing atau mengganti dengan aki yang non standard atau kutub positive dan negative terbalik. Akibatnya terjadi hubungan pendek (sikring ada yang putus) dan tidak bisa starter. Solusi: Buka penutup sikring yang terletak didekat aki. Lakukan hubungan sementara pada terminal sikring 100 amper. Karena sikring disitulah yang akan putus terlebih dulu akibat pemasangan kutub aki yang terbalik. Carikan kabel yang sepanjang kira kira 10 centimeter. Kupas ujung dan pangkal kabel agar bisa dipasangkan kesekrup yang berada diterminal sekring 100 ampere itu. Start engine ...dan jrenggggg Mobil bisa menyala. Catatan: Ini hanya tindakan sementara hingga dapat mencapai bengkel atau toko spare parts Honda. Sekring tersebut hanya...
Baca selengkapnya

Mengenang Dr. J. Leimena

Oleh -
Gambar
Dokter Johannes Leimena atau yang biasa dipanggil "Om Jo" sangat dikenal dikalangan kader GMKI. Beliau dilahirkan di Kota Ambon Maluku pada tanggal 06 Maret 1905. Pada tahun 1914 , Leimena hijrah ke Batavia (Jakarta) dimana ia meneruskan studinya di ELS (Europeesch Lagere School), namun hanya untuk beberapa bulan saja lalu pindah ke sekolah menengah Paul Krugerschool (kini PSKD Kwitang). Dari sini ia melanjutkan pendidikannya ke MULO Kristen, kemudian melanjutkan pendidikan kedokterannya STOVIA (School Tot Opleiding Van Indische Artsen), Surabaya - cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia . Keprihatinan Leimena atas kurangnya kepedulian sosial umat Kristen terhadap nasib bangsa, merupakan hal utama yang mendorong niatnya untuk aktif pada "Gerakan Oikumene". Pada tahun 1926 , Leimena ditugaskan untuk mempersiapkan Konferensi Pemuda Kristen di Bandung . Konferensi ini adalah perwujudan pertama Organisasi Oikumene di kalangan pemuda Kristen. ...
Baca selengkapnya