Blog

Bali News & Views. http://bali-news-views.blogspot.com/2013/01/300000-pageviews-of-bali-news-views.html?m=1 Sent from my BlackBerry®

Sent from my BlackBerry®

REPUBLIKA.CO.ID , JAKARTA Empat kelurahan di Jakarta Utara masih terendam banjir. Banjir yang menggenangi Kelurahan Pluit, Kelurahan Penjaringan, Kelurahan Penjagalan, dan Kelurahan Kapuk ini disebabkan meluapnya Waduk Pluit, Kali Angke Hilir dan hujan setempat. Banyak yang mengira banjir tersebut diakibatkan jebolnya Waduk Pluit. Namun Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, memastikan tanggul Pluit yang memiliki luas 80 hektare tidaklah jebol. Lalu mengapa air Waduk Pluit bisa meluap? Berikut penjelasan Sutopo dalam siaran pers yang diterima ROL, Ahad (20/1). Jebolnya tanggul Banjir Kanal Barat (BKB) di Jalan Latuharhary pada Kamis (17/1) menyebabkan banjir menggenangi kawasan sebagian Jalan Sudirman, Bunderan HI, Jalan Thamrin dan sekitarnya. Sungai Cideng yang memiliki kapasitas debit 30 meter kubik per detik menerima beban tambahan debit dari tanggul sungai yang jebol di Jalan Latuharhary  sekitar 30 meter ...

Minggu, 20 Januari 2013, 07:06 WIB INILAH.COM , Jakarta Untuk melakukan penataan kembali kepemilikan dan pengelolaan lahan yang kerap menjadi konflik warga di Mesuji, Kementerian Kehutanan berencana akan membebaskan ribuan hektar lahan yang selama ini menjadi konflik. Yaitu tanah hak adat sesuai dengan permintaan warga setempat. Hal tersebut merupakan solusi atas konflik lahan warga di kawasan Lindung Mesuji, Lampung terutama penyelesaian pengelolaan lahan bagi warga setempat. "Yang memiliki hak adat yakinlah pasti akan mendapatkan lahannya, tapi saya berharap mereka yang datang dari jauh segera kembali saja," ujarnya, Sabtu (19/1/2013). Dirinya berharap kebijakan itu perlu mendapat jaminan agar nantinya tidak lagi terjadi bentrokan dan keributan antar warga serta jelas siapa yang berhak memperoleh lahan yang diperlukan. Sementara lahan yang merupakan hak adat di Mesuji akan didapat secara adil, sedangkan warga yang menduduki lahan di wilayah berasal dari daera...

Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 19 September 2011, membuat putusan yang menyatakan Pasal 21 beserta penjelasan dan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Aquo dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, seluruh aparat negara, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, termasuk polisi, jaksa dan hakim diminta menghentikan kriminalisasi terhadap petani yang bersengketa dengan perusahaan. Sumber : Sinar Harapan __._,_.___ Sent from my BlackBerry®

Click -» http://t.co/dzm1URIg Sent from my BlackBerry®

Its - Rainbow by Balinpr