Ribuan hektar lahan hutan konflik akan dibebaskan
Minggu, 20 Januari 2013, 07:06 WIB
INILAH.COM,
Jakarta
Untuk melakukan penataan kembali kepemilikan dan pengelolaan lahan yang kerap menjadi konflik warga di Mesuji, Kementerian Kehutanan berencana akan membebaskan ribuan hektar lahan yang selama ini menjadi konflik. Yaitu tanah hak adat sesuai dengan permintaan warga setempat.
Hal tersebut merupakan solusi atas konflik lahan warga di kawasan Lindung Mesuji, Lampung terutama penyelesaian pengelolaan lahan bagi warga setempat. "Yang memiliki hak adat yakinlah pasti akan mendapatkan lahannya, tapi saya berharap mereka yang datang dari jauh segera kembali saja," ujarnya, Sabtu (19/1/2013).
Dirinya berharap kebijakan itu perlu mendapat jaminan agar nantinya tidak lagi terjadi bentrokan dan keributan antar warga serta jelas siapa yang berhak memperoleh lahan yang diperlukan. Sementara lahan yang merupakan hak adat di Mesuji akan didapat secara adil, sedangkan warga yang menduduki lahan di wilayah berasal dari daerah lain di luar Mesuji dianjurkan kembali ke daerah asal.
Upaya ini tentunya Kementerian Kehutanan mendapatkan bantuan dari Bupati Mesuji supaya bisa mengatur distribusi lahan. Mengingat pemerintah daerah lebih tahu lahan tersebut akan dibagikan kepada siapa saja yang berhak mendapatkan. [ANT]
Sent from my BlackBerry®
INILAH.COM,
Jakarta
Untuk melakukan penataan kembali kepemilikan dan pengelolaan lahan yang kerap menjadi konflik warga di Mesuji, Kementerian Kehutanan berencana akan membebaskan ribuan hektar lahan yang selama ini menjadi konflik. Yaitu tanah hak adat sesuai dengan permintaan warga setempat.
Hal tersebut merupakan solusi atas konflik lahan warga di kawasan Lindung Mesuji, Lampung terutama penyelesaian pengelolaan lahan bagi warga setempat. "Yang memiliki hak adat yakinlah pasti akan mendapatkan lahannya, tapi saya berharap mereka yang datang dari jauh segera kembali saja," ujarnya, Sabtu (19/1/2013).
Dirinya berharap kebijakan itu perlu mendapat jaminan agar nantinya tidak lagi terjadi bentrokan dan keributan antar warga serta jelas siapa yang berhak memperoleh lahan yang diperlukan. Sementara lahan yang merupakan hak adat di Mesuji akan didapat secara adil, sedangkan warga yang menduduki lahan di wilayah berasal dari daerah lain di luar Mesuji dianjurkan kembali ke daerah asal.
Upaya ini tentunya Kementerian Kehutanan mendapatkan bantuan dari Bupati Mesuji supaya bisa mengatur distribusi lahan. Mengingat pemerintah daerah lebih tahu lahan tersebut akan dibagikan kepada siapa saja yang berhak mendapatkan. [ANT]
Sent from my BlackBerry®
