Postingan

Menampilkan postingan dari Februari, 2017

Waspadai proxy war

OPERASI INTELIJEN ATAS NAMA AGAMA Oleh: Muhammad Zazuli Tahukah Anda kenapa Suriah hancur? Karena Presiden Suriah Bashar Assad menolak proyek pompa gas menuju Qatar, Arab Saudi, Yordania dan Turki yang dapat disedot oleh Eropa secara langsung. Arab Saudi dan Turki adalah kroni Amerika yang pro Israel. Negara-negara itulah yang kemudian menciptakan kekacauan, pemberontakan, terorisme dan instabilitas politik di Suriah dengan isu SARA melalui kucuran dana, senjata, buku agama, fatwa, ulama dan ideologi Wahabi radikalnya. Amerika berkepentingan untuk menjatuhkan Suriah yang pro Iran dan pro Rusia serta menguasai sumber daya minyaknya. Amerika juga berkepentingan untuk melemahkan Suriah yang konsisten menjadi ancaman sekutunya yaitu Israel di kawasan Teluk. Bersama Arab Saudi, Turki dan berbagai media mainstream internasional mereka melancarkan propaganda dan penyesatan opini publik yang mengaitkan isu ini sebagai perang sektarian antara Sunni dan Syiah. Akhirnya ribuan mujahid Wahabi ...

Senayan Golf Driving Range akan Diubah Jadi Hutan Kota, Terhubung Stasiun MRT Nur Khafifah - detikNews

Gambar
Senayan Golf Driving Range akan Diubah Jadi Hutan Kota, Terhubung Stasiun MRT Nur Khafifah  - detikNews Foto: Nur Khafifah FOKUS BERITA: Membangun Hutan di Ibu Kota Jakarta  - Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) merelakan arena Senayan Golf Driving Range untuk dijadikan hutan kota. Arena ini telah resmi ditutup sejak tanggal 1 Februari 2016 lalu. Dirut PPK GBK Winarto mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan kawasan seluas 46.666 meter persegi atau 4,6 hektar tersebut sebagai hutan kota. Kawasan yang pengelolaannya di bawah Setneg itu akan dijadikan ruang terbuka hijau. "Kami kembalikan fungsinya sesuai Perda nomor 1 tahun 2014 sebagai lahan konservasi hijau. Sekarang namanya zona hijau rekreasi," kata Winarto di Senayan Golf Driving Range, GBK, Jakarta Pusat, Senin (22/2/2016). Winarto mengatakan, nantinya kawasan ini akan terhubung langsung dengan stasiun MRT. Se...

Anies, Batu Lompatan Berdirinya Khilafah?

BY GUSTI YUSUF ON FEBRUARY 17, 2017 Pendukung Khilafah Dibelakang Anies Wacana pendirian Khilafah di Indonesia sudah lama dihembuskan oleh kelompok-kelompok Islam radikal. Baik terang-terangan seperti HTI sampai yang banyak ngeles macam FPI dengan mengaburkannya menjadi NKRI bersyariah. Agenda mereka adalah pendirian Khilafah dan Anies adalah batu loncatannya. Sedikitnya ada tiga kelompok “jihadis” negara Islam di Suriah yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Selama ini pergerakan mereka lebih banyak di daerah-daerah seperti Jawa Barat terutama Bogor. Bogor menjadi subur oleh para pemuja Khilafah karena lokasinya yang strategi, dekat dengan Jakarta. Salah satu PTN terkemuka di Bogor sudah dikuasai, kini menjadi basis pergerakan mereka. Dan saat ini mereka bertujuan menguasai Jakarta. Jika Jakarta dikuasai maka menguasai Indonesia tinggal selangkah lagi. Mereka berhasil melemahkan NU dan Muhammadiyah dengan mendiskreditkan para pemimpin NU. En...

Selain Bapak Wakil Presiden, saya juga turut bersyukur. Kalau Presiden Jokowi bersyukur dengan cara mencopot sang menteri tsb dari kabinet nya

Selain Bapak Wakil Presiden, saya juga turut bersyukur. Kalau Presiden Jokowi bersyukur dengan cara mencopot sang menteri tsb dari kabinet nya Kalla Bersyukur Sri Mulyani Temukan Salah Hitung Anggaran Tunjangan Guru Rp 23,3 Triliun Friday, August, 26 2016 JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla bersyukur, Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan kelebihan dana anggaran tunjangan profesi guru di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017. "Kalau kelebihan ya dipotong. Yang penting belum dibelanjakan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jumat (26/8/2016). Wapres Kalla sendiri mengaku belum mengetahui penyebab adanya kelebihan dana Rp 23,3 triliun tersebut. Namun, ia mengakui ada kesalahan sehingga dana yang dianggarkan berlebih dari yang sebenarnya dibutuhkan. "Saya belum tahu masalahnya, tetapi ya tentu salah hitung," ucap Kalla. Semula, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan dana tunjangan profesi guru sebesar Rp 69,7 triliun dan sudah ...

Terungkap...! 2.000 Ha Hutan Lindung Dikorbankan Untuk Tambang Emas Terbesar Kedua Setelah Freeport

PT Bumi Suksesindo, perusahaan pemegang izin eksplorasi pertambangan emas di Banyuwangi, Jawa Timur, diwajibkan menyediakan lahan kompensasi hutan lindung seluas 3.988 hektare. Lahan kompensasi itu menyusul pemakaian hutan lindung di Gunung Tumpang Pitu seluas hampir dua ribu hektare, atau persisnya 1.994 hektare, yang akan digunakannya sebagai kawasan pertambangan emas pada 2016. Humas Perhutani Banyuwangi Selatan Sutiawan mengatakan penyediaan lahan kompensasi tersebut sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2004 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Kegiatan Pertambangan. Menurutnya, kegiatan pertambangan di hutan lindung dilakukan atas persetujuan Menteri Kehutanan dalam bentuk izin pinjam pakai dengan kompensasi menyediakan dan menyerahkan tanah lain kepada Kementerian Kehutanan. Dalam peraturan ini, pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30 persen luas daratan, pengusaha harus menyediakan lahan kompensasi dua kali kawasan hutan lindung yan...

KALIAN MEMANG DIBOHONGI DAN DIBODOHI PAKAI AL.MAIDAH 51

KALIAN MEMANG DIBOHONGI DAN DIBODOHI PAKAI AL.MAIDAH 51 Aksi 411,212,112 dan nanti 212 intinya cuma satu gembar gembor larangan Muslim pilih pemimpin Non Muslim. Pembodohan demi pembodohan berlangsung menyebabkan lebih 7 juta orang mabok agama sampai mau dikompori jalan kaki dari Ciamis. Padahal itu cuma tipuan para provokator menggunakan ayat Quran untuk menutupi topengnya. Dan sekarang terbukti. Al Maidah51 cuma berlaku di Jakarta. Partai Islam yang teriak pake ayat di Jakarta ternyata berbuat sebaliknya di daerah lain. Lihat data kemunafikan di Pikada 2017 ini : 1.  PKS, PAN, dan PBB dukung PAULUS KASTANYA  di pemilihan WALIKOTA AMBON 2.PKS,PPP dan PKB  dukung IRENE MANIBUY  jadi calon GUBERNUR PAPUA BARAT. 3.PKS dan PDIP usung SAMSON ATAPAN jadi calon BUPATI  SERAM 4.PPP dan PAN dukung JEFRY RIWU KORE untuk calon WALIKOTA KUPANG 5. PKS, PAN dan PBB dukung YUDAS KORTANIUS  menjadi calon BUPATI MENTAWAI. Semua calon itu agamanya Kristen. Tidak a...

Cuplikan pendapat "Tidak Ada Dasar Presiden Berhentikan Sementara Gubernur Ahok"

Oleh : Yu Un Oppusunggu Catatan kecil ini menjawab apakah wacana pelengseran sementara Ahok berdasar hukum atau tidak. Meskipun penulis telah sejak awal secara terbuka menyatakan pilihan politiknya, dan sekarang kita memasuki masa tenang, namun ulasan ini adalah murni ulasan hukum. Tidak ada unsur politis, hanya ulasan dari segi ilmu hukum dan cara berpikir yuridis yang becus. Di penghujung masa tenang kampanye Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, muncul wacana agar Presiden Joko Widodo memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Wacana ini digulirkan oleh Mahfud MD, seorang guru besar hukum tata negara yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. "Menurut Undang-undang, Pasal 83 ayat 1 jelas seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa itu diberhentikan sementara. Nggak ada pasal lain yang bisa menafikan itu," kata Mahfud MD di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017). (https://news.detik.com/berita/d-341...) Jika Pres...

Dakwaan JPU terhadap Ahok

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, untuk keadilan, Surat Dakwaan nomor register perkara idm 147/jkt.ut/12/201. I Identitas Terdakwa. Nama lengkap Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Tempat lahir Mangar, Kabupaten Belitung Timur. Usia 50 tahun. Tanggal lahir 29 Juni 1966. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Pantai Mutiara Blok C, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Agama Kristen. Pekerjaan Gubernur DKI Jakarta. Pendidikan S2 magister manajemen. II Penahanan.   Oleh penyidik tidak dilakukan penahanan, oleh penuntut umum tidak dilakukan penahanan. III Dakwaan   Pertama bahwa terdakwa Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Selasa 27 sept 2016 sekira pukul 08.30-10.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan September 2016, bertempat di tempat pelelangan ikan atau TPI Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Ja...

Investasi Syariah MUI

Sudah hampir 3 tahun berlalu sejak dimuat di KOMPAS.com pada Jumat 12 September 2014, bagaimana kelanjutannya proses hukum atau pengembalian dana investor yang terlanjur percaya dengan sertifikat Syariah yang diterbitkan MUI Kasus investasi bodong PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) memasuki babak baru. Setelah Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menahan dan menetapkan Direktur GTIS Aziddin sebagai tersangka, nasabah GTIS kini mendesak kepolisian untuk menetapkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin dan Ketua MUI KH Amidhan Shaberah sebagai tersangka. Kuasa hukum nasabah GTIS Sugito Atmo Pawiro dalam surat resminya kepada Kabareskrim Mabes Polri yang salinannya diterima  KONTAN  menyebutkan, berdasarkan bukti-bukti yang ada, Aziddin hanya sebagai pelaksana operasional harian GTIS.  Di belakangnya ada Maruf Amin dan Amidhan sebagai penentu kebijakan. Karenanya, nasabah GTIS meminta dua petinggi MUI itu juga ikut bertanggungjawab dan dit...

74 media terferivikasi

Minggu 05 Feb 2017, 04:39 WIB Ini 74 Media yang Terverifikasi Dewan Pers Danu Damarjati - detikNews Sebanyak 74 media massa di Indonesia sudah diverifikasi Dewan Pers. Dengan kata lain, media-media ini dianggap menegakkan kode etik jurnalistik dan pemberitaannya bisa dipercaya masyarakat. Dalam siaran Dewan Pers yang diterima detikcom, Minggu (5/2/2017), Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo alias Stanley menjelaskan program verifikasi perusahaan pers ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pendataan ini untuk memastikan komitmen media dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawannya. "Pers, dalam menjalankan perannya, harus menjunjung kemerdekaan pers, menyampaikan informasi kepada publik secara jujur dan berimbang, serta bebas dari tekanan kapitalisme dan politik. Namun pers tidak boleh menggunakan kebebasannya untuk bertindak seenaknya saja," kata Stanley. Media yang terverifikasi merupakan media yang sudah memenuhi sy...

6 nama

Ini daftar 6 nama orang Indonesia dalam jaringan dana teroris sumbangan dana zakat dsjnya dari negara Teluk di TimTeng, yaitu: 1) Zaki Saleh Nahdi (da'i) 2) DR. Salem Segaf Al-Juffri (Kepala Komite Indonesia Untuk Pertahanan Rakyat Afghanistan - Direktur Dewan Penasehat Untuk Penerapan Syariah Islam Indonesia) 3) K. H. Amidan Sabrah (Ketua MUI) 4) Muhammad Aniq Syukur (da'i) 5) DR. Mohammad Din Syamsuddin (Ketua Organisasi Muhammadiyah Indonesia) 6) Muhammad Zaitun Rasmin (Ketua Gerakan Al-Wahdah - Al-Islamiyah Indonesia). Mereka diduga kuat juga terjaring dalam gerakan Al'qaedah di TimTeng dan negara-negara Teluk yang mendanai gerakan Syariah Islam diseluruh dunia bersama dengan 113 tokoh Islam lainnya diseluruh belahan dunia (Sumber resmi Kemenlu Amerika). Dari: https://www.kiblat.net/2014/12/02/wow-6-tokoh-indonesia-ini-masuk-daftar-penyandang-dana-teroris-versi/

Ma’ruf Amin Antara Penghormatan Ahok dan Kelicikan SBY

2 Februari 2017 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta maaf pada KH Ma’ruf Amin, Rabu 1 Februari 2017 untuk membela marwah (kehormatan) Kiai Ma’ruf. Tapi pada hari yang sama, SBY menjerumuskan Kiai Ma’ruf dalam perkara kesaksian palsu. Apakah kesalahan Ahok sehingga ia harus minta maaf kepada Kiai Ma’ruf Amin? Kesalahan yang tidak dilakukannya, Ahok dituduh melakukan tindakan yang kurang ajar terhadap Kiai Ma’ruf Amin saat menjadi saksi di Sidang ke-8, Selasa 31 Januari 2017. Apa tindakan yang disebut kurang ajar itu? Kiai Ma’ruf Amin dicecar oleh Penasehat Hukum Ahok selama 7 jam di ruang sidang. baca juga: Timses AHY Tuduh Ahok Kriminalisasi Ulama Terbongkar 6 Kesaksian Abal-Abal Ma’ruf Amin Ketua MUI di Sidang Ahok Pengacara Ahok Punya Bukti, SBY Telepon Ma’ruf Amin Order Fatwa Soal Ahok Apakah ini salah? Tidak! Yang salah adalah orang-orang di MUI yang membiarkan Kiai Ma’ruf datang ke persidangan, tidak ada yang mau mewakili, p...