Blog

13 Nopember 2008 Diduga Terkait Penanganan Kasus, Bambang Yugisworo Diganti Manado, KOMENTAR Mutasi kembali dilakukan di jajaran Polda Sulut.  Kali ini se-kitar sembilan pamen dan 39 pama serta dua PNS akan ber-alih tugas. Menariknya, bersa-maan dengan mutasi tersebut, Kapolda Sulut Brigjen Bekto Suprapto juga akan mengganti AKBP Bambang Yugisworo dari jabatan Kapolres Minut. Pergantian tersebut telah di-sahkan melalui Sprin Nomor 887/XI/2008 tertanggal 10 November 2008 dan telegram nomor TR/283/XI/2008 tang-gal 10 November 2008.  Di ma-na jabatan Kapolres Minut akan diisi oleh Kasat Brimob AKBP Anis Victor Brugmen, se-dangkan Yugisworo kembali bertugas di Polda Sulut. Sementara menurut kabar beredar, penggantian Yugisworo diduga terkait penanganan se-jumlah kasus yang dinilai ti-dak berhasil. Selain itu peng-gantian juga diduga terkait ad-ministrasi penanganan kasus yang dianggap tidak beres yang imbasnya sempat membuat se-jumlah perwira Polres Minut diperiksa...

Jakarta - Sebagai dokter ahli forensik, sepak terjang dr Mun'im Idries dikenal memiliki analisis yang sangat mumpuni. Salah satu analisisnya yang cukup mengejutkan adalah terkait kasus pembunuhan manajer cantik Sisca Yovie (34) di Bandung, bahwa visumnya dilakukan oleh dokter umum. Pernyataan mengejutkan ini disampaikan oleh dr Mun'im Idries saat diundang dalam acara bincang-bincang Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan secara langsung oleh televisi nasional, tvOne pada 27 Agustus lalu. Dengan melihat visum jenazah Sisca yang tewas dibunuh, ahli forensik dari Universitas Indonesia ini menemukan fakta mengejutkan tersebut. Menurutnya, visum seharusnya dilakukan oleh dokter ahli. Namun dalam kasus ini ternyata dilakukan oleh dokter umum. dr Mun'im Idries menilai hal ini sangat menyalahi aturan. Demikian potongan pernyataan lengkap yang disampaikan dr Mun'im Idries dalam acara tersebut, seperti dikutip detikcom , Jumat (27/9/2013): Mun'im Idries (MI): B...

....dulu (ORBA) Polri lepas dari ABRI menjadi dibawah Presiden. Dimasa depan, dimulai dari sekarang...perjuangkan agar kepolisian berada dibawah Gubernur. Supaya polisi bisa diawasi kinerjanya dari mulai tingkat daerah oleh pemerintah sipil. Gubernur ... adalah pemerintah yang dipilih langsung oleh Rakyat. http://kariolumbanradja.blogspot.com/

Kebetulan baru membaca bukunya kemarin, ternyata harian 'KOMPAS' yang terbit hari ini juga mengulasnya. Menarik...buku dengan judul "Suara Rakyat Hukum Tertinggi", yang ditulis oleh advokat Frans H Winarta. Buku yang terdiri dari 6 Bab. Bab 1: Mengupas tentang profesi Advokat yang berpotensi sebagai simpul mata-rantai 'mafia peradilan'. Bab 2: Tentang pelanggaran HAM yang terfokus pada 'diskriminasi' akibat terjebak atau mengedepankan pembedaan 'SARA'. Bab 3: Perilaku 'koruptif'' para aparatur negara serta perlunya pemberantasan korupsi. Korupsi disebabkan oleh sifat hedonisme, konsumerisme, ketamakan serta moral. Bab 4: Sejarah dan modus operandi mafia peradilan di Indonesia. Faktor faktor yang mendukung berkembangnya mafia peradilan yang mengakibatkan tidak independen-nya aparat 'penegak hukum'. Bab 5: Pemimpin yang dibutuhkan oleh bangsa ini, harus yang merupakan panutan, tegas, mengayomi. Bab 6: Produk-produk hukum serta...