Blog

JABAR 1  143,000 142,250 MhZ OFF RPT. Tangkuban Perahu – Bandung, JABAR. 2  143,590 142,600 MhZ +099 OFF RPT. RAPI Wilayah Cirebon, JABAR. 3  142,030 142,780 MhZ -75 RPT. RAPI Lokal 03 Cisaat, Kab. Sukabumi, 4  142,000 143,550 MhZ -155 RPT. RAPI Wilayah Bogor di Puncak, JABAR (PACUL 1). 5   142,375 143,470 MhZ -109.5 RPT. RAPI Wilayah Kotif Depok, JABAR. 6  142,020 143,570 MhZ -155 RPT. RAPI Kab. Bogor di Gn. Salak (PACUL 2). 7  142,060 143,560 MhZ -150 RPT. RAPI Wilayah Kab. Ciamis, JABAR. 8  149,110 141,110 MhZ +800 RPT. di Subang, JABAR. JATENG 1  142,720 142,100 MhZ +062 RPT. RAPI Wilayah Kota Semarang Barat, JATENG. 2  143,510 142,130 Mhz +128 RPT. RAPI Wilayah Kota Semarang Selatan, 3  148,550 142,250 Mhz +630 RPT. RAPI Wilayah Kab. Karanganyar, JATENG. 4  143,500 142,300 MhZ +120 RPT. RAPI Wilayah Kab. Sukoharjo, JATENG. 5  141,850 142,500 MhZ -65 88,5 RPT. RAPI Wilayah Kab. Sragen,JATENG 6...

Perilaku korupsi pejabat di era saat ini seperti bertolak belakang dengan kejujuran dan kesederhanaan yang ditunjukkan para pejabat di masa lalu. Memang, dulu juga ada korupsi tetapi banyak pula pejabat yang menjunjung tinggi integritasnya. Soal kuatnya integritas, sebut saja misalnya Johannes Latuharhary yang kini diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Pusat. Latuharhary yang lahir di Saparua, Ambon itu tercatat hadir pada saat perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Dia juga pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mewakili wilayah kepulauan Maluku. Pada rapat BPUPKI membahas undang-undang dasar, Latuharhary adalah tokoh yang memperjuangkan pluralisme. Dia menyampaikan keberatan khususnya menyangkut anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada pembukaan UUD. Kemudian pada rapat PPKI Agustus 1945, Latuharhary ...

SIHOMBAR --->> 1.Lumban Nahor (Rumahombar). 2. Lumban Tungkup. 3. Lumbanraja. 4. Lumban Siantar. 5. Hutabalian. Molo Inganan ni Lumban Nahor saonari di Silobane didolok ni Lumban Tungkup dohot di Simanggule......!!! Jadi boasa sian Lumban Nahor diojakhon gabe Rumahombar......!!! Na jolo masa do pasangaphon Simangot (Sahala) ni angka Ompu marhite sipangonon di rumah bolon (Ruma Batak). Jadi manang na aha pe angka siulaon sai jumolo do sisukkun siakkangan jala pamillitna do didia sibahenonna Peleanna di Rumah Batak i......!!! Partordingna ima : 1 Lbn Nahor (Dihorna), 2. Lbn Tungkup (Tungkupna), 3. Lumbanraja (Ompui Datu Parulas Parultop) dang dohot ditingki alana lao do manandanghon parbinotoanna tu arah Pakkat, Parlilitan. 4. Lbn Siantar (Antar-antar). 5. Hutabalian molo Hutabalian dialaman ni rumah bataki ma mambahen peleanna ala ndang adong be inganan na marsintuho didia bahenonna. Jadi tarida do sahat tu sadarion songon dia lahonna ditingki na mambahen peleani na nasida. Angka...

Lihat Tweet @RadioElshinta: https://twitter.com/RadioElshinta/status/579528105523466240?s=09

Berikut ini salinan dari indonesianreview.com dengan judul yang sama Perintah Jokowi menghentikan kriminalisasi KPK IndonesianReview.com -- Pembangkangan Polri terhadap perintah Presiden RI untuk menghentikan kriminalisasi KPK semakin menguatkan adanya kekuatan besar yang menunggang korps Tribrata itu. Bahkan Polri menunjukan diri berbuat makar.   Tanpa ada kekuatan besar, mustahil hanya seorang Kabareskrim atau Plt Kapolri berani menentang perintah presiden yang merupakan Panglima Tertinggi TNI di republik ini. Busyro Muqoddas sejak awal telah mencium aroma busuk itu. Terciptanya konflik Polri versus KPK di mata mantan wakil ketua KPK ini adalah ulah mafia migas. Mereka adalah kolaburator pemain migas bermasalah, birokrat, politisi dan pihak asing. Sejak 2008 KPK telah masuk mengusut sektor ini. Sudah barang tentu gangster kerah putih terusik (Lihat: Mafia Migas di Balik Seteru Polri-KPK). Tak hanya migas, langkah KPK membenahi tata kelola energi dan pertambangan lainnya, term...

Keluarga WNI yang Ditangkap di Manila Minta Pemerintah Lebih Pro Aktif JUM'AT, 22 MARET 2002 | 16:07 WIB TEMPO   Interaktif ,   Jakarta :Keluarga tiga warga Indonesia (WNI) yang ditangkap di Filipina, Agus Dwikarna, Tamsil Linrung, dan Abdul Jamal Balfas meminta agar pemerintah Indonesia lebih pro aktif dalam menyelesaikan persoalan penangkapan terhadap ketiga WNI itu. Hal ini ditegaskan Nuraini Balfas kakak kandung Abdul Jamal Balfas kepada pers seusai diterima Wakil Ketua DPR A.M. Fatwa, Jumat (22/3).   Nuraini juga berharap agar Duta Besar Filipina untuk Indonesia untuk segera menyampaikan kepada pemerintahnya agar segera membebaskan adik kandungnya dan kedua rekannya yang ditangkap polisi Filipina di Bandara Ninoy Aquino, Rabu (13/3) malam lalu. Sebab, ketiga orang itu terbukti tidak melakukan hal yang disangkakan pihak Kepolisian Nasional Filipina (PNP).   Nuraini menambahkan, dirinya bersama Novianti Intan Jauhari isteri Abdul Jamal Balfas, telah bertemu dengan...

Selasa, 17 Maret 2015 | 16:05 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan melepas kepemilikan sahamnya di empat badan usaha milik daerah (BUMD). Keempat BUMD itu yakni PT Ratax Armada, PT Cemani Kota, PT Grahasahari Surya Jaya, dan PT RS Haji Jakarta. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono menjelaskan, alasan Pemprov melepaskan kepemilikan saham karena keempat perusahaan itu tak kunjung memberikan keuntungan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). "Pada intinya (keempat perusahaan itu) sudah tidak sehat. Ngapain punya saham di sana. Jadi mending kita lepas saja, dijual. Karena selama ini cuma ngotor-ngotorin buku akuntansi saya. Kalau RS Haji silakan saja diberikan ke Fakultas Kedokteran UI," kata dia, di Balai Kota, Selasa (17/3/2015). [Baca: Kemendagri Juga Bantah Pernyataan DPRD soal Pemberian Modal Lima BUMD DKI] Selain tak memberikan keuntungan, kata Heru, tujuan Pemprov ingin melepas kepemilik...

Berikut ini menarik untuk dimuat di Catatan saya dari Kompasiana tulisan Daniel H.t. 13 Mar 2015 | 00:41 Wakil Presiden Jusuf Kalla (Tempo.co) Tanggal 17 Februari 2015: Abraham Samad, ketika itu masih sebagai Ketua KPK, mengadakan konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta,  yang isinya antara lain membantah kalau dirinya kenal dengan perempuan yang bernama Feriyani Lim. Ia juga menyatakan, tidak pernah punya ruko di Jalan Boulevard Ruby II RT 003/RW 005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Makassar. Alamat tersebut yang menurut polisi dahulu adalah alamat yang tercantum di KSK Abraham Samad. Di KSK itulah yang Abraham Samad memasukkan nama Feriyani Lim, untuk kemudian dibuat KTP asli tapi palsunya itu. Dari sinilah polisi menetapkan Abraham sebagai tersangka pemalsuan dokumen kependudukan (KTP). Apakah benar Abraham Samad tidak mengenal Feriyani Lim, atau sebenarnya dia kenal, tetapi menyangkalnya untuk menyelamatkan dirinya dari tuduhan polisi itu? Rasanya, sangat terlalu nai...

ISLAMTOLERAN.COM- 9 Mar 2015 Sebab tak mau mencantumkan program kegiatan usulan Dewan atau pokok pikiran (pokir = Dana siluman) ke dalam APBD DKI 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disebut tak bisa diajak berkompromi oleh salah satu anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra. Menurutnya, dengan sikap Ahok yang tidak mau mencantumkan pokir ke dalam APBD DKI 2015, berarti Ahok mengacaukan persoalan perut para anggota Dewan sebab diakuinya bahwa pokir merupakan sumber hidup bagi anggota dewan. "Anggota Dewan itu hidup dari pokir. Intinya, ini urusan perut," kata anggota Fraksi Gerindra tersebut, seperti dilansir dari Tempo. Dikatakannya, gaji anggota DPRD hanya Rp 22 juta per bulan, sedangkan dengan menjadi anggota Dewan dan partai merupakan pekerjaan yang cukup menguras isi dompet sebab harus setor sekitar 20 persen dari gaji ke partai yang jumlahnya bisa mencapai puluhan juta, belum lagi kalau konstituen meminta macam-macam. Dana reses yang dianggarkan...

Mengutip laporan IHS dari CNBC, Senin (9/3/2015) "Perdagangan senjata internasional meningkat 13,4 persen dari tahun lalu," ujar analis pertahanan senior di IHS Ben Moores. Berikut urutan 10 negara pengimpor senjata terbesar di dunia:

Lihat Tweet @K4Ri0: https://twitter.com/K4Ri0/status/574239350470221824?s=09 Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) terus berjalan. KPK juga memastikan, usai Lebaran ini akan menggelar ekspose terhadap kasus tersebut untuk menentukan naik tidaknya status kasus itu ke tingkat penyidikan. "Tadi baru saja saya panggil penyelidiknya. Saya tanya. Dalam waktu dekatlah, habis Lebaran, harus ekspose karena sudah lama kan," ujar Ketua KPK Abraham Samad usai buka puasa bersama di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 11 Juli 2014. Abraham mengatakan, kasus SKL BLBI merupakan salah satu kasus yang punya resistensi besar. Karenanya, kasus itu akan menjadi perhatian lembaga antikorupsi tersebut sebelum masa pimpinan KPK periode sekarang berakhir. "Kalau kita sudah berakhir masa jabatan, takutnya mangkrak," kata dia. Untuk itu, lanjut Abraham, KPK memastikan pula akan me...

   Adapun Aliansi Jurnalis Independen menilai pemberitaan majalah Tempo mengenai dugaan rekening gendut milik Komisaris Jenderal Budi Gunawan tak menerabas aturan kerahasiaan perbankan. AJI menilai informasi itu bisa dipublikasikan lantaran kekayaan seorang pejabat publik boleh diketahui semua orang. "Sistem hukum di Indonesia menggolongkan informasi tentang harta kekayaan penyelenggara negara sebagai informasi publik," ujar Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Suwarjono, dalam keterangan persnya

http://m.liputan6.com/health/read/2184334/cara-ketahui-pikiran-bawah-sadar-sudah-memaafkan-dengan-tulus

Check out @mohmahfudmd's Tweet: https://twitter.com/mohmahfudmd/status/572228285842649088?s=09