Postingan

Menampilkan postingan dengan label Pemprov Jakarta

DPMPTSP DKI Jakarta dan Kelurahan agar memperhatikan ijin yg telah diterbitkan benar atau kacau seperti kasus di jalan Bangunan Barat, Kayuputih ini

Gambar
Lampiran ijin yg sudah daluarsa ini kan menyebut 28 site..salah satunya di jalan gereja kayuputih jkt timur, lalu kenapa perusahaan yg mendapat ijin daluarsa ini mendirikan di jl Bangunan Barat ? Apa yg pemprov bisa lakukan atas kekacauan ini? Perusahaan ini perlu diingatkan untuk segera memindahkan/menurunkan/mencabut tiang yang telah merusak trotoar dan ditolak oleh warga, berikut ini surat dari Lurah Kayuputih https://drive.google.com/file/d/1vrl_AnqkC2MsEA6wX9V-WvVgGs46UCsY/view?usp=sharing Untuk melihat tweet klik disini Foto TKP https://catatan-kario.blogspot.com/2018/11/tiang-antena-komunikasi-mikro-seluler.html https://twitter.com/k4ri0/status/1064500734023020544 https://www. dropbox.com/s/msajeuz61a2c lqr/Surat%20ke%20Lurah%20Kayuputih.pdf No.: 10/SK/K/KLN/XI/2018 Jakarta, 13 November 2018 Kepada Yth. Bpk. Lurah Kayuputih Ditempat Perihal : Tiang /Antena Komunikasi Mikro Seluler yang dipasang di Jalan Bangunan Barat Dengan hormat,...

Tiang Antena Komunikasi Mikro Seluler di Trotoar Jalan Bangunan Barat dan warga yang keberatan

Gambar
7 Nov 2018 Trotoar ditutupi bahan ini agar tak terlihat adanya persiapan mendirikan Tiang Antena Trotoar digali lalu dibuat seperti ini sebelum Tiang diberdirikan Disini jelas terlihat bahwa lebar Trotoar hanya sekitar 1 meter saja Warga dilingkungan RW 08 dan RW 09 Kelurahan Kayuputih menanyakan kepada pekerja pemasangan instalasi di Tiang Mikro Seluler yang menghalangi pejalan kaki (pengguna Trotoar)

Sri Mulyani:,.. Ahok Tidak Pantas Jadi Gubernur tapi Jadi Presiden,..Ini Bukti Pendapatan APBD DKI Diluar Dugaan Pencapaiannya Melebihi Kemampuan Seorang Gubernur,..

Semasa kepemimpinan Ahok, maka kita semua terbuka lebar mengenai banyak hal. Yang pertama adalah dana CSR yang dulu sepertinya kurang disorot, tapi Ahok memanfaatkan dengan sangat maksimal sehingga hasilnya dapat dilihat dari banyaknya RPTRA yang dibangun tanpa APBD DKI Jakarta sama sekali alias nol. Ini berarti penghematan yang sangat luar biasa. Dengan modal sekecil-kecilnya ahok mampu membangun dengan maksimal. Yang kedua adalah Ahok membongkar dana siluman yang jumlahnya belasan triliunan yang salah satunya digunakan untuk membeli UPS yang harganya lebih mahal dari rumah mewah. Sekali lagi, tanpa Ahok mata kita selama ini selalu tertutup rapat mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Kembali lagi ke CSR, efek sampingnya adalah penghematan APBD. Tapi apresiasi ini malah dibalas dengan kritikan tidak berdasar karena serapan APBD DKI Jakarta mencapai sekitar 60% (lebih kurang) saja. Dan lucunya, ini dianggap beberapa orang (yang entah lugu atau tidak tahu) sebagai tanda banyak proyek ...

Senayan Golf Driving Range akan Diubah Jadi Hutan Kota, Terhubung Stasiun MRT Nur Khafifah - detikNews

Gambar
Senayan Golf Driving Range akan Diubah Jadi Hutan Kota, Terhubung Stasiun MRT Nur Khafifah  - detikNews Foto: Nur Khafifah FOKUS BERITA: Membangun Hutan di Ibu Kota Jakarta  - Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) merelakan arena Senayan Golf Driving Range untuk dijadikan hutan kota. Arena ini telah resmi ditutup sejak tanggal 1 Februari 2016 lalu. Dirut PPK GBK Winarto mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan kawasan seluas 46.666 meter persegi atau 4,6 hektar tersebut sebagai hutan kota. Kawasan yang pengelolaannya di bawah Setneg itu akan dijadikan ruang terbuka hijau. "Kami kembalikan fungsinya sesuai Perda nomor 1 tahun 2014 sebagai lahan konservasi hijau. Sekarang namanya zona hijau rekreasi," kata Winarto di Senayan Golf Driving Range, GBK, Jakarta Pusat, Senin (22/2/2016). Winarto mengatakan, nantinya kawasan ini akan terhubung langsung dengan stasiun MRT. Se...

Alasan Gubernur DKI Jakarta ingin hapus pajak PBB

Berikut ini alasan Ahok menghapuskan pengenaan pajak bumi bangunan di Jakarta klik disini

Awasi dan Perbaiki ketidak adilan ini

Gambar
Masyarakat harus jeli dan mendapatkan keadilan. Keadilan tidak datang dengan sendirinya, harus diperjuangkan

Kontradiksi antara relokasi warga kampung pulo dengan lahan RTH Pulomas

Ribut ribut di kampung pulo karena wilayah itu hendak ditata agar dapat terhindar dari banjir. Sebenarnya ada kontradiksi antara rekokasi warga dari pinggiran kali ke apartemen. Di Pulomas malahan sebaliknya. Tanah kosong untuk resapan air hujan malah diberikan kepada swasta. RTH alias Ruang Terbuka Hijau yang untuk resapan air dan berguna mencegah intrusi air laut dibawah tanah kedalam daratan kota Jakarta ....sekarang ini malah dialihkan justru oleh BUMD milik provinsi DKI Jakarta ke swasta. Sehingga RTH diwilayah Pulomas sudah nyaris habis tertutup bangunan beton, apartemen, pom Bensin, Supermarket, sekolah2 swasta dll

4 BUMD Jakarta bakal dilepas

Selasa, 17 Maret 2015 | 16:05 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan melepas kepemilikan sahamnya di empat badan usaha milik daerah (BUMD). Keempat BUMD itu yakni PT Ratax Armada, PT Cemani Kota, PT Grahasahari Surya Jaya, dan PT RS Haji Jakarta. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono menjelaskan, alasan Pemprov melepaskan kepemilikan saham karena keempat perusahaan itu tak kunjung memberikan keuntungan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). "Pada intinya (keempat perusahaan itu) sudah tidak sehat. Ngapain punya saham di sana. Jadi mending kita lepas saja, dijual. Karena selama ini cuma ngotor-ngotorin buku akuntansi saya. Kalau RS Haji silakan saja diberikan ke Fakultas Kedokteran UI," kata dia, di Balai Kota, Selasa (17/3/2015). [Baca: Kemendagri Juga Bantah Pernyataan DPRD soal Pemberian Modal Lima BUMD DKI] Selain tak memberikan keuntungan, kata Heru, tujuan Pemprov ingin melepas kepemilik...

Manis dibibir plus hangat hangat tai ayam

"Pemda selama ini cuma berkomitmen saat terjadi banjir. Setelah nggak musim banjir, pemda lupa dengan komitmennya alias nggak konsisten sehingga banjir menjadi kegiatan musiman di daerah langganan banjir," tukasnya.(Fik/Gdn) http://m.liputan6.com/bisnis/read/2174419/ini-akal-pengembang-sulap-kawasan-banjir-jadi-hunian-nyaman *Bukan cuma itu.. Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Pulo Mas saja malah dialih fungsikan menjadi bangunan komersil seperti apartemen, sekolah swasta, supermarket, stasiun bbm, rumah sakit swasta, perumahan, pertokoan dan lain lain

Ahok: Lama-lama Saya Pecat Semua Orang Dishub

JAKARTA, KOMPAS.com  — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama kembali menyinggung soal banyaknya angkutan umum yang mengetem di depan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Benjamin Bukit. Bahkan, Ahok sempat mengancam akan memecat semua jajaran Dinas Perhubungan apabila tidak becus menyelesaikan masalah ini. "Makanya, saya bilang sama Pak Benjamin, bagi saya sederhana, kalau tempat itu masih ada mengetem, kamu enggak cabut trayeknya enggak pecat orangnya, berarti kamu ada main. Lama-lama saya pecat semua orang Dishub," ucap Ahok di Balai Kota, Rabu (4/2/2015). Menurut Ahok, personel Dishub di lapangan bukannya kurang banyak, melainkan kurang tegas menindak yang nakal. Jadi jangan cuma minta duit dari angkutan umum yg ngompreng dikeramaian saja yg justru membuat petugas dishub tutup mata Mustinya org dishub bertugas mengurai kemacetan bukan cuma polisi lalu lintas ... dengan berbagai cara...termasuk membuat strategi perubahan alur lalu li...

Intrusi air laut dibawah permukaan Tanah Jakarta tak terbendung

Ahok akan selidiki soal kisruh perumahan Residence Pasadena | merdeka.com http://m.merdeka.com/jakarta/ahok-akan-selidiki-soal-kisruh-perumahan-residence-pasadena.html Iya silahkan selidiki jangan hanya mendengar dari staff, tanyakan ke warga yang sudah lama diwilayah Pulomas, kelurahan Kayuputih Itu memang jelas2 RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang sejak dulu dicadangkan menampung hujan Guna mereduksi intrusi air laut dari UTARA Jakarta. Apa dasarnya PT Pulomas Jaya mengalihkan penggunaan RTH tsb ?

Tweet from @TMCPoldaMetro

@TMCPoldaMetro: Info Pengaduan Traffic Light yang mengalami gangguan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 021 3844022