Postingan

Menampilkan postingan dengan label Pilpres

Menyoal tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh lebih dari 50 persen suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia

Menyoal tentang: "pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh lebih dari 50 persen suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden." Bagaimana Kata Konstitusi? Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pemilihan Presiden dan Wakilnya diatur lewat UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Aturan kemudian dipertegas lagi pada Pasal 159, utamanya ayat (1) dan (2). Ayat (1) menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh lebih dari 50 persen suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, di ayat (2) disebutkan ketika tidak ada pasangan calon yang bisa memenuhi kualifikasi di ayat (1), maka kedu...

Analisa Hukum Pilpres yang berhak dilantik sebagai Presiden/Wakil Presiden RI 2019

Dalam perspektif konstitusi dan peraturan perundang-undangan mengenai keabsahan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih telah diatur dalam pasal 6 A ayat (3)  Amandemen ketiga UUD 1945  dan pasal 416 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang mana dalam ketentuan Pasal 6 A amandemen ketiga UUD 1945. Berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden” Dan pasal 416 ayat (1)  UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menegaskan pula “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (seten...

Daftar Kota / Kabupaten yang Jokowi kalah pada PILPRES 2014

Daftar Kota / Kabupaten yang Jokowi kalah pada PILPRES 2014 : Aceh 1. Kabupaten Aceh Barat 2. Kabupaten Aceh Barat Daya 3. Kabupaten Aceh Besar 4. Kabupaten Aceh Jaya 5. Kabupaten Aceh Selatan 6. Kabupaten Aceh Singkil 7. Kabupaten Aceh Tamiang 8. Kabupaten Aceh Tenggara 9. Kabupaten Aceh Timur 10. Kabupaten Aceh Utara 11. Kabupaten Bireuen 12. Kota Banda Aceh 13. Kota Langsa 14. Kota Lhokseumawe 15. Kota Sabang 16. Kota Subulussalam Sumatera Utara 1. Kabupaten Deli Serdang 2. Kabupaten Labuhanbatu 3. Kabupaten Langkat 4. Kabupaten Mandailing Natal 5. Kabupaten Padang Lawas 6. Kabupaten Padang Lawas Utara 7. Kabupaten Serdang Bedagai 8. Kabupaten Tapanuli Selatan 9. Kota Binjai 10. Kota Medan 11. Kota Padangsidempuan 12. Kota Tanjungbalai 13. Kota Tebing Tinggi Riau 1. Kabupaten Kampar 2. Kota Pekanbaru Sumatera Barat 1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kabupaten Pasaman 6. Kabu...

Peneliti Indonesia Made Tony Supriatma dan peneliti 'bule' Edward Aspinall & Marcus Mietzner sependapat ttg ' game plan '

Sabtu, 12 Juli 2014 01:57 Peneliti sekaligus pengamat masalah sosial dan politik asal Indonesia yang bermukim di Amerika Serikat, Made Tony Supriatma, mengaku melihat ada gejala yang tidak beres pada kubu calon presiden (capres) nomor urut 1 Prabowo Subianto. Alumnus Fisip UGM dan Cornell University yang tinggal di Clifton, New Jersey AS ini menjelaskan, gejala itu terlihat setelah Stasisun TVOne milik Ketua Umum Partai Golkar yang selama kanmpanye Pilpres menjadi corong bagi kubu Prabowo sudah mulai menyiarkan hasil hitung cepat peroleh suara selain versi mereka. "Sebelumnya Jubir Golkar Tantowi Yahya sudah berhitung dengan kemungkinan Golkar mengalihkan dukungan ke Jokowi. Rasanya, kubu Prabowo retak," tulis Made yang diunggah di akun facebooknya, Jumat (11/7/2014) . Persoalannya, sambung Made Tony, berapa lama lagikah Prabowo bisa menjaga kesatuan koalisi yang dia bangun. "Apa 'leverage' yang dia miliki?," ujarnya bertanya. "Perlu diingat ini...

Edward Aspinall & Marcus Mietzner conduct research on Indonesian (presidential election 2014)

Gambar
Let's be clear about one thing: Joko Widodo (Jokowi) has won Indonesia's 9 July presidential election. If the formal vote counting and tabulation process concludes without massive fraud, he will be sworn in as the country's new president on 20 October of this year. The reason we can be sure of this despite the absence of an official announcement by the Election Commission (KPU) is the availability of quick counts carried out by Indonesia's credible survey institutions. Quick counts occur when a survey institute places field workers in a sample of polling booths and, when the formal counting of the ballots at the polling booth is complete, those workers convey the results (usually by telephone) to a central collation centre. If the sample polling booths are properly selected and sufficiently great in number and the count is administered correctly, well-organised quick counts can predict the final outcome of the formal count within a very narrow margin of error. On v...

Jabatan di Formulir Capres Ketua HKTI, Prabowo Digugat

KAMIS, 05 JUNI 2014 | 15:12 WIB TEMPO.CO , Jakarta - Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Independen untuk Informasi dan Keterbukaan Publik (Tarik), Kamis, 5 Juli 2014, akan melaporkan calon presiden Prabowo Subianto ke Badan Pengawas Pemilu dan Markas Besar Polri atas dugaan penipuan. Prabowo diduga melakukan kebohongan publik dengan mengaku sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pada formulir isian yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. "Prabowo melakukan kebohongan publik sementara Bawaslu lalai dalam melaksanakan tugasnya," kata Fernando Silalahi, Ketua Tarik, saat konferensi pers di Hotel Menteng, Kamis, 5 Juni 2014. Prabowo diduga secara sengaja memalsukan riwayat hidup pada formulir isian yang dikeluarkan oleh KPU. Pada formulir model BB-4 PPWP huruf D, Prabowo mencantumkan jabatan sebagai Ketua Umum HKTI periode 2004-sekarang. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh para advokat itu, Oesman Sapta adalah ketua umum himpunan ...

Saran untuk kamu

Gini lho : Kalian kan hobi nyamber Jokowi tiga kali sehari dengan beragam isyu : Mulai dari isyu SARA seperti agama Jokowi, agama orang tua Jokowi, orang tua Jokowi Cina, Jokowi anak PKI, ada yang membahas sumpah jabatan gubernur DKI, bahkan ada mengatakan Jokowi tidak antan, dan sebagainya... Kalian mungkin berharap semakin banyak isyu negatif dihembuskan ke arah Jokowi, maka orang akan milih Prabowo. Itu nalar yang tidak terlalu pinter sebenarnya sih. Mengapa demikian ? Karena kalian menembak dengan semua isyu, kalian tidak mikir apakah isyu tersebut juga bisa berbalik arah diarahkan kepada Prabowo atau tidak. Kalian tahu lawakan ? Yang kalian lakukan itu persis pengumpan dalam acara lawakan. Kalian mengumpan isyu seakan menyerang Jokowi, tetapi karena bola nanggung, hasilnya umpan di-smash yang kena malah Prabowo.. Misalnya contoh nih ya : Kalian ngomong soal Ahok : Jokowi membuat orang Kristen jadi pemimpin, Ahok akan akan naik jadi gubernur. ===> Lha apa kalian lupa bahwa ...