Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009

Oleh -
Putusan- Mahkamah Konstitusi -putusan-sidang-Perkara-No. 101-PUU-VII-2009

PUTUSAN Nomor 101/PUU-VII/2009 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA klik disini format file PDF

Postingan populer dari blog ini

Sekring / Sikring atau fuse 100 amp Honda CRV putus

Oleh -
Gambar
Barusan saya mengalami masalah saat akan pulang kerumah. Dasar...karena memang pehobi otomotive maka pada saat mengalami problem mencoba usaha sendiri. Permasalahan: Akibat tidak bisa starter karena accu (aki) atau baterai lemah atau rusak Tindakan selanjutnya memancing atau mengganti dengan aki yang non standard atau kutub positive dan negative terbalik. Akibatnya terjadi hubungan pendek (sikring ada yang putus) dan tidak bisa starter. Solusi: Buka penutup sikring yang terletak didekat aki. Lakukan hubungan sementara pada terminal sikring 100 amper. Karena sikring disitulah yang akan putus terlebih dulu akibat pemasangan kutub aki yang terbalik. Carikan kabel yang sepanjang kira kira 10 centimeter. Kupas ujung dan pangkal kabel agar bisa dipasangkan kesekrup yang berada diterminal sekring 100 ampere itu. Start engine ...dan jrenggggg Mobil bisa menyala. Catatan: Ini hanya tindakan sementara hingga dapat mencapai bengkel atau toko spare parts Honda. Sekring tersebut hanya...
Baca selengkapnya

Laporan Pengaduan surat No.01-06/Skel/KL/2025 warga RW018 SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA

Oleh -
  Nomor           : 01 -07/Skel/KL/2025 Lampiran       : Perihal           : Laporan Pengaduan surat No.01-06/Skel/KL/2025                   Kepada Yth : Bapak Dhany Sukma Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Grha Ali Sadikin Blok G Lt 17-18 Jl Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta   Assalamualaikum warahmatullahi wabarukatuh Dengan hormat,, Bahwa kami telah mengirimkan Surat Laporan Pengaduan Pelanggaran dan Penyalahgunaan Wewenang melalui Surat No. 01-06/Skel/KL/2025   tanggal 19 Juni 2025 kepada Bapak Inspektur   untuk itu perkenankan kami pada kesempatan ini menanyakan tindak lanjut atas laporan kami tersebut diatas. Kami memahami bahwa   tentunya Bapak Inspektur beserta jajaran di Inspektorat sangat sibuk, namun setelah waktu yang b...
Baca selengkapnya

TATA CARA PENERBITAN SP3, SERTA PENGAJUAN PRAPERADILAN

Oleh -
Kewenangan Diskresi Dalam Penerbitan SP3 oleh Penyidik Kepolisian R.I. Tentang Syarat dan Prosedur adalah sebagai berikut : ■ Ketentuan SP3 Diatur dalam Pasal 109 ayat (2) UU. R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan disesuaikan dengan PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 dan PerKapResKrim Polri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 76 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 mengatur bahwa: Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (i), dilakukan apabila: (a) tidak terdapat cukup bukti; (b) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan (c) demi hukum karena: (1) tersangka meninggal dunia, (2) perkara telah kedaluwarsa, (3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan) atau laporan dicabut oleh pelapor, dan (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incrakht van gewisjde). Atau kasus pidana tersebut "nebis in idem". Hany...
Baca selengkapnya